LEBIHkurang 30 perusahaan melakukan penandatanganan MoU penyelarasan kurikulum link and match dengan IDUKA (Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja) dan Job Matching SMK Negeri 1 Prabumulih tahun 2021, di gedung kesenian rumah dinas Wali Kota Prabumulih, Kamis (7/1).
Pada kesempatan yang sama, Menperin menyampaikan, ada beberapa progres yang sudah dicapai sebagai tindak lanjut peluncuran program pendidikan vokasi industri. Misalnya, dilakukan penyelarasan kurikulum bersama SMK dengan industri untuk 34 program keahlian yang terkait industri dengan memasukkan kompetensi keahlian yang dibutuhkan industri kedalam mata pelajaran yang ada di SMK. Selanjutnya, telah disusun modul untuk materi pembelajaran tambahan sesuai kebutuhan industri sebanyak 34 program keahlian dengan melibatkan praktisi industri dan SMK. “Hasil penyelarasan kurikulum dan modul untuk 34 program keahlian tersebut telah kami sampaikan kepada Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi terkait dan SMK yang bersangkutan,” jelas Airlangga. Bahkan, dalam upaya penyediaan peralatan praktik minimum di SMK, Kemenperin telah memberikan bantuan peralatan praktikum minimum untuk 74 SMK di Jawa Tengah dan Jawa Timur, senilai rata-rata 500 juta per SMK pada tahun 2017. “Untuk peningkatan kompetensi guru produktif, pada tahun ini Kemenperin bekerja sama dengan Institute of Technical Education ITE Singapura dan Taiwan untuk pelatihan dan Kepala SMK dan guru bidang studi Produktif di bidang Teknik Permesinan, Teknik Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik, Otomatisasi Industri dan Machine Tools, sebanyak 200 orang,” paparnya. Selain itu, Kemenperin juga menyelenggarakan pelatihan teknis guru produktif di Indonesia sebanyak 700 orang dan magang guru di industri sebanyak 1000 orang, serta fasilitasi penyediaan silver expert. Untuk memfasilitasi praktik kerja industri bagi siswa dan magang guru, Kemenperin mendorong perusahaan industri untuk menyediakan workshop, laboratorium, training center atau teaching factory di perusahaan serta instruktur sebagai tenaga pembimbing. “Untuk itu, kami telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif bagi perusahaan industri yang melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi,” imbuhnya.
IntanYunelia • 30 April 2019 13:31. Jakarta: Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) M. Bakrun mengatakan, saat ini 146 kurikulum SMK telah disinkronisasi. Hal itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kerja di dunia industri. "Jadi sudah 146 kurikulum itu sudah kita sinkronkan dengan industri yang ada› Humaniora›SMK Pusat Keunggulan Perkuat... Program SMK Pusat Keunggulan memungkinkan industri ikut menyusun kurikulum pendidikan vokasi di sekolah. Program ini memperkuat integrasi sekaligus kesempatan bagi sekolah mendapat investasi hingga miliaran rupiah. Oleh TATANG MULYANA SINAGA 3 menit baca KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKOLulusan SMK Negeri 4 Surakarta Jurusan Perhotelan bersiap mengikuti uji kompetensi di sekolah mereka di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin 12/10/2020.JAKARTA, KOMPAS — Program SMK Pusat Keunggulan memperkuat integrasi pendidikan vokasi dengan industri. Industri terlibat dalam penyelarasan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara sekolah mendapatkan investasi minimal Rp 200 juta per tahun untuk mendukung berbagai SMK diperbolehkan bermitra dengan lebih dari satu industri. Investasi dari industri dapat berupa dana tunai untuk memenuhi keperluan pembelajaran, seperti pengembangan sarana dan prasarana, praktik kerja lapangan, pelatihan guru, teaching factory, praktisi pengajar atau guru tamu, dan penyesuaian kurikulum. SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan PK SPD tersebut akan dipilih langsung oleh industri. Sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek juga memadankan investasi dengan nilai serupa. Namun, plafon investasi dari Kemendikbudristek dibatasi Rp 3 miliar per juga Tantangan Pendidikan Vokasi Menghadirkan SolusiKOMPAS/EDDY HASBYSiswi salah satu SMK Surabaya tengah belajar di laboratorium Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia P3GI Pasuruan, Jawa Timur, Rabu 13/03/2019.”Kurikulum operasional sekolah akan diwarnai oleh masukan dari industri yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Saryadi dalam diskusi media peluncuran Program SMK PK SPD 2023 di Jakarta, Jumat 2/12/2022.Pada 2022, program ini melibatkan 373 SMK dan 349 industri dengan investasi sebesar Rp 439,25 miliar. Dengan begitu, rata-rata investasi setiap sekolah sekitar Rp 1,18 pendaftaran SMK dan industri pada 2023 berlangsung pada 17 November 2022 sampai 15 Januari 2023. Kurasi dan valuasi kerja sama dijadwalkan pada Januari–Februari Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan PK SPD tersebut akan dipilih langsung oleh industri. Sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek juga memadankan investasi dengan nilai serupa. Namun, plafon investasi dari Kemendikbudristek dibatasi Rp 3 miliar per sekolahSementara pelaksanaan program berlangsung selama Maret–Desember 2023. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman Program ini juga bekerja sama dengan pemerintah juga Manifestasi Revitalisasi Pendidikan VokasiDirektur SMK Kemendikbudristek Wardani Sugiyanto menuturkan, pihaknya menargetkan program SMK PK SPD 2023 menjangkau minimal 250 sekolah. ”Program ini memperkuat integrasi sekolah vokasi dengan industri,” menyebutkan, SMK yang dipilih mengikuti program tersebut tersebar di 34 provinsi. Sekolah itu diharapkan menjadi katalis dan percontohan bagi SMK lainnya di daerah MULYANA SINAGAPerwakilan Konsorsium Pengusaha Peduli Vokasi Primadi Serad kanan menghadiri diskusi media peluncuran Program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan PK SPD 2023 di Jakarta, Jumat 2/12/2022.”Kolaborasi dengan industri sangat penting agar kurikulum tidak sekadar ada, tetapi terhubung dengan dunia kerja. Jadi, industri terlibat sejak awal. Harapan jangka panjangnya juga untuk mengatasi masalah pengangguran,” berkualitasPerwakilan Konsorsium Pengusaha Peduli Vokasi, Primadi Serad, mengatakan, pihaknya meyakini pendidikan vokasi menjadi salah satu jalan agar Indonesia tidak terjebak dalam status negara berpendapatan menengah. Dengan meningkatkan kompetensi atau keahlian, pendapatan lulusan SMK diharapkan meningkat sehingga bisa mendongkrak daya beli masyarakat.”Betul, kami memang butuh sumber daya manusia dari lulusan SMK. Tetapi, industri juga tidak bisa menampung semua lulusan. Jadi, tujuan utamanya bagaimana menciptakan SDM berkualitas,” itu fokus pada pengembangan vokasi di bidang ekonomi kreatif, perhotelan, pengasuhan, dan kesenian. Sebab, bidang-bidang itu berpotensi membuka lapangan kerja dalam jumlah juga Penguatan SMK Pusat Keunggulan untuk Dongkrak KualitasKOMPAS/RIZA FATHONIPeserta mengikuti kontes keterampilan teknik sepeda motor bertajuk Astra Honda Skill Contest AHSC for Vocational School 2018 di SMK Mitra Industri MM 2100, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 16/10/2018. ”Kami menyadari hasil investasi di pendidikan vokasi tidak bisa langsung terlihat bulan depan. Perkiraan kami, paling cepat 3-4 tahun. Semuanya butuh proses, mulai dari penyusunan kurikulum, pelatihan guru, hingga dukungan sarana dan prasarana yang memadai,” SMK Jaya Buana, Tangerang, Banten, Aan Angsori, mengatakan, program SMK PK SPD diharapkan meningkatkan intensitas siswa belajar di industri. Dengan demikian, lulusan SMK lebih siap masuk ke dunia kerja.”Sebenarnya ini saling menguntungkan. Siswa punya pengalaman di industri, sementara perusahaan bisa menghemat biaya,” katanya.
Skalanews - SMK Negeri 1 Lamongan terbukti tidak pernah ragu untuk memberikan fasilitas dan pendidikan terbaik bagi siswa-siswinya.Tepat di tanggal 12 Oktober 2021 kemarin SMK Negeri 1 Lamongan melaksanakan kegiatan Penandatanganan MOU dan Penyelarasan Kurikulum Operasional satuan pendidikan guna menjalankan program SMK - PK ( Pusat Keunggulan) yang mana sebagai identitas SMK Negeri 1JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud tahun lalu merilis Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi No. 5/2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan Sekolah Menengah Kejuruan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri DUDI.Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa tujuan bantuan ini untuk memberikan dukungan pembiayaan program link and match atau ’pernikahan’ antara SMK dan tujuh kegiatan yang terkait dengan hal itu, yakni pengembangan kerja sama SMK dengan DUDI, penyelarasan kurikulum berbasis industri termasuk penerapan project based learning, pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum berbasis industri termasuk penerapan project based learning, pelaksanaan pembelajaran dengan menghadirkan guru industri di sekolah, penyusunan kebutuhan standar sarana dan prasarana berbasis industri, pelaksanaan praktik kerja lapangan PKL siswa di industri, dan proses penyerapan lulusan di terus didorong untuk menjadi salah satu lembaga yang mampu memasok tenaga kerja siap pakai di dunia industri. Investasi yang terus masuk ke Indonesia membutuhkan tenaga kerja terampil dan siap ditempatkan di berbagai lokasi industri. Dalam kurun waktu cukup panjang, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat SMK di Indonesia. Pada 2016 dirilis Instruksi Presiden Inpres No. 9/2016 yang mengatur revitalisasi SMK. Inpres yang ditujukan untuk 12 menteri, 1 lembaga pemerintah nonkementerian, dan 34 gubernur. Presiden ingin agar semua lembaga di pusat maupun daerah mengawal langsung revitalisasi SMK di Indonesia masih mengalami berbagai situasi problematis. Membangun SMK yang berkualitas memang bukan perkara mudah. Guru yang berkualitas, sarana prasarana memadai termasuk teknologi yang terbaru, dan jejaring dengan industri merupakan keniscayaan yang harus dimiliki temuan penelitian kami, pengembangan vokasi di Indonesia memiliki persoalan yang begitu kompleks mulai dari paradigma, regulasi, sinergi, dan implementasi Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2018.Dari sisi penyerapan lapangan kerja, berdasarkan data Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020 dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka TPT lulusan SMK paling tinggi dibanding dengan tingkat pendidikan lain, yaitu 13,35 persen, meningkat dibanding dengan Agustus 2019 10,36 persen. Apalagi pandemi sangat berdampak pada situasi ketenagakerjaan saat 29,12 juta orang 14,28 persen usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 2,56 juta orang dan bukan angkatan kerja karena Covid-19 0,76 juta orang. Lainnya, tidak bekerja karena Covid-19 1,77 juta orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 24,03 juta orang BPS, 2020.Pada kondisi ini tentu SMK harus bersiasat, karena situasi pandemi menyebabkan pembelajaran tidak dapat optimal. Untuk SMK yang membutuhkan praktik secara langsung, kondisi ini tentu lebih sulit dilakukan. Laporan ILO, World Bank dan UNESCO 2021 bertajuk Skills Development in the Ttime of Covid-19 Taking Stock of the Initial Responses in Technical and Vocational Education and Training memaparkan tentang kondisi pendidikan vokasi di masa umum laporan tersebut menunjukkan berbagai permasalahan yang dihadapi pendidikan vokasi di seluruh dunia, yaitu kurangnya infrastruktur umum dan teknologi, kurangnya platform pembelajaran jarak jauh yang efektif dan mudah digunakan, kurangnya kapasitas staf untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, dan kendala sumber daya situasi normal saja beragam persoalan sudah menghadang pelaksanaan pendidikan vokasi di Indonesia. Penutupan sekolah akibat pandemi merupakan kesulitan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Akhirnya, adaptasi dan transformasi SMK di masa pandemi sangat berbasis kapital atau sumber daya situasi lapangan pekerjaan yang semakin terbatas, khususnya di bidang industri, apakah rencana pernikahan’ dengan industri dapat berjalan efektif? Apakah pemerintah tidak berencana lebih mengintensifkan relasi SMK dengan konteks lokal, atau jika menggunakan istilah pemerintah, menikahkan’ SMK dengan berbagai potensi lokal yang ada di daerah? Bila menggantungkan pada industri di situasi pandemi ini tentu akan lebih sulit kondisi tersebut, perlu ada pergeseran paradigma penyiapan SMK untuk kebutuhan industri menjadi penyiapan tenaga kerja maupun wirausahawan di level lokal atau daerah. Kemdikbud dalam beberapa rilis dokumen sesungguhnya sudah memberikan perhatian terhadap pentingnya pendidikan di SMK di arahkan kepada konteks Turbulensi Pendidikan Vokasi di Era Disrupsi yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 disebut bahwa Direktorat Pembinaan SMK melakukan intervensi prioritas terhadap sektor-sektor yang dinilai potensial untuk dikembangkan, khususnya yang merupakan sumber daya lokal yang dimiliki daerah seperti bidang pariwisata, kemaritiman, pertanian, energi dan pertambangan, seni industri kreatif dan teknologi dalamnya SMK didorong untuk memiliki produk teaching factory yang mampu dipasarkan secara nasional dan internasional, sehingga memiliki keunggulan khas yang mengakomodasi kearifan lokal. Hal ini tentu menjadi tantangan yang perlu diwujudkan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Muhammad Khadafi Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam Penyelarasankurikulum dengan PT. Astra Daihatsu Motor. Sebagai tindak lanjut dari program pintar bersama daihatsu, Sabtu, 30 oktober 2021, SMK Syafi'i Akrom menyelenggarakan acara workshop penyelarasan kurikulum dan bahan ajar manual dan digital bersama tim pintar bersama Daihatsu area Jawa tengah yang diwakili oleh Pak Masrukin dan Pak
Jakarta ANTARA News - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa progres yang sudah dicapai sebagai tindak lanjut peluncuran program pendidikan vokasi industri. Salah satunya yakni penyelarasan kurikulum bersama SMK dengan industri untuk 34 program keahlian yang terkait industri dengan memasukkan kompetensi keahlian yang dibutuhkan industri kedalam mata pelajaran yang ada di SMK. "Hasil penyelarasan kurikulum dan modul untuk 34 program keahlian tersebut telah kami sampaikan kepada Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi terkait dan SMK yang bersangkutan," kata Airlangga melalui keterangannya di Jakarta, Senin. Selanjutnya, Menperin menambahkan, telah disusun modul untuk materi pembelajaran tambahan sesuai kebutuhan industri sebanyak 34 program keahlian dengan melibatkan praktisi industri dan SMK. Bahkan, dalam upaya penyediaan peralatan praktik minimum di SMK, Kemenperin telah memberikan bantuan peralatan praktikum minimum untuk 74 SMK di Jawa Tengah dan Jawa Timur, senilai rata-rata 500 juta per SMK pada tahun 2017. Untuk peningkatan kompetensi guru produktif, pada tahun ini Kemenperin bekerja sama dengan Institute of Technical Education ITE Singapura dan Taiwan untuk pelatihan dan Kepala SMK dan guru bidang studi Produktif di bidang Teknik Permesinan, Teknik Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik, Otomatisasi Industri dan Machine Tools, sebanyak 200 orang. Selain itu, Kemenperin juga menyelenggarakan pelatihan teknis guru produktif di Indonesia sebanyak 700 orang dan magang guru di industri sebanyak 1000 orang, serta fasilitasi penyediaan silver expert. Untuk memfasilitasi praktik kerja industri bagi siswa dan magang guru, Kemenperin mendorong perusahaan industri untuk menyediakan workshop, laboratorium, training center atau teaching factory di perusahaan serta instruktur sebagai tenaga pembimbing. "Untuk itu, kami telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif bagi perusahaan industri yang melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi," imbuhnya. Baca juga Pendidikan vokasi industri kelima diluncurkan di CilegonPewarta Sella Panduarsa GaretaEditor Monalisa COPYRIGHT © ANTARA 2018